///Kian Berlimpah Pejabat Daerah Terjerat Korupsi

Kian Berlimpah Pejabat Daerah Terjerat Korupsi

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diselenggarakan secara masif oleh Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) belakangan ini turut menand­ai perilaku korupsi yang kian menggila di Indonesia. Lebih ironis dan menyedihkan, sejumlah pejabat publik, mayoritas kepala daerah, dicokok penyidik KPK di waktu yang berdekatan.

Pada Kamis (26/7), tim penyidik KPK menciduk Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. OTT Bupati Zainudin ini merupakan kasus korupsi kepala daerah ke-98 yang ditangani lembaga anti korupsi. Tindak pidana korupsi yang menjerat Zainudin itu dilakukan melalui modus dagang pengaruh. KPK mengamankan barang bukti 600 juta rupiah yang diduga sebagai balas jasa memuluskan proyek infrastruktur di daerah tersebut.

Penangkapan Bupati Zainudin ini menggenapi OTT Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang digelar dua pekan sebelumnya, Selasa (17/7). Bupati Pangonal diduga menerima suap ratusan juta rupiah terkait pengurusan sejumlah proyek infrastruktur. Dua pekan sebelumnya, Selasa (3/7), KPK membekuk Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Bupati Ahmadi diduga memberikan uang haram 500 juta rupiah kepada Gubernur Irwandi terkait ijon sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh.

Sementara di bulan sebelumnya, Kamis (7/6), KPK menetapkan Walikota Blitar Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka suap dalam kasus pengadaan barang dan jasa di kedua wilayah ini. Hampir berbarengan dengan status tersangka dua pemimpin daerah di Jawa Timur itu, KPK juga menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai pesakitan dalam kasus serupa di lingkungan Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah.

Maraknya operasi penangkapan pe-nyelenggara negara yang diduga korup tersebut sebetulnya tidaklah mengejutkan. Dalam kelompok pejabat tingkat daerah, di sepanjang 2018 saja, KPK telah menangani puluhan kasus korupsi yang melibatkan gubernur, bupati, walikota, dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Data KPK juga menyebutkan, perilaku korupsi oleh para pejabat yang paling banyak terjadi melalui modus penyuapan, mark-up pengadaan barang dan jasa serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kecuali memperkuat aspek penin-dakan, KPK juga telah menekankan langkah pencegahan. Misalnya, pada 5 Februari 2018 lalu, KPK telah mengirimkan surat ke seluruh pemerintah kabupaten dan kota di 10 provinsi mengenai koordinasi pencegahan korupsi. Namun, OTT se-jumlah pejabat daerah pasca kegiatan pencegahan itu justru menunjukkan betapa besar pekerjaan rumah di bidang pemberantasan korupsi.

By | 2018-10-05T14:26:58+00:00 October 5th, 2018|Nasional, The Updates|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment