///Perdebatan Perppu Ormas

Perdebatan Perppu Ormas

Di tengah hujan kritik masyarakat, Pemerintah tetap melaksanakan niatnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 12 Juli 2017 lalu. Ini menjustifikasi keputusan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelumnya tanggal 8 Mei 2017.

Keputusan ini memicu protes lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan, sebagian advokat, maupun publik. Secara terpisah, Komnas HAM, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Unpad, YLBHI dan Kontras melakukan kajian hukum dan kemudian memberikan pernyataan resmi yang menunjukkan cacat-cacat hukum dari Perppu tersebut.

Semua kajian hukum ini mempertanyakan kondisi kegentingan memaksa yang menjadi prasyarat bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Pada saat ini, kondisi yang ada, dari sudut pandang manapun, tidak bisa digolongkan sebagai kegentingan yang memaksa.

Selain itu, secara substansial, Perppu ini dianggap membatasi hak berserikat dan hak berpendapat warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 serta menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menilai tindakan ormas dan tindakan represif pemerintah. PSHTN FH UI mengibaratkan Perppu ini sebagai, “Senjata pemusnah massal” karena memberi kewenangan penuh pada pemerintah untuk menilai dan membubarkan ormas manapun tanpa pengadilan.

Pasal 82A dalam Perppu yang mengancam pengurus ormas yang dibubarkan dengan hukuman pidana antara 5-20 tahun juga dikritik keras sebagai kriminalisasi yang berlebihan.

Sejak berkuasa bulan September 2014 lalu, Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan empat Perppu.

Saat ini Perppu Pembubaran Ormas ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi.

2017-08-09T14:43:49+07:00

Leave A Comment