Ekonomi dunia kini tengah berada di bawah naungan perang dagang. Adu kuat pem-berlakuan tarif impor yang digagas Amerika Serikat berlangsung makin sengit, tambah runcing, dan kian meluas. Kebijakan kenaikan tarif untuk membendung derasnya produk impor yang masuk ke pasar AS kini dibalas oleh sejumlah negara. Saling balas kebijakan tarif impor ini bakal berdampak pada keseimbangan ba-ru perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Presiden AS Donald Trump, dilansir CNN International, benar-benar mewujudkan ancamannya dengan memberlakukan kenaikan pajak impor untuk produk asal Tiongkok senilai US$34 miliar, awal Juli lalu. Tak tinggal diam, Beijing membalasnya dengan kenaikan tarif impor produk asal AS dengan nilai yang sama, khususnya untuk produk pertanian. Menerima balasan itu, Washington merilis penambahan beban bea masuk barang dari Negeri Panda hingga US$500 miliar.

Kebijakan proteksi niaga Negeri Paman Sam dipicu oleh defisit neraca perdagangan yang terus membengkak. Sesaat setelah Trump merebut Gedung Putih, sekurang-kurangnya 12 negara menerima kenaikan bea masuk produk baja maupun aluminium, termasuk di dalamnya Brazil, Korea Selatan, Turki, dan Vietnam. Negara tetangga AS, yakni Meksiko dan Kanada, juga tak lepas dari kenaikan pajak impor produk manufaktur dan pertanian.

Belakangan, Uni Eropa yang menerima ultimatum kenaikan tarif impor komponen otomotif sebesar 20 persen mengancam balik Amerika Serikat dengan menerapkan bea masuk lebih tinggi pada produk US$300 miliar dari total perdagangan AS-UE sebesar US$1,2 triliun tiap tahun. Pengetatan tarif perdagangan ini, oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dinilai menekan pemulihan perekonomian global. “Eskalasi ketegangan ini mengancam ekonomi dunia,” ujar Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo, seperti dilaporkan Reuters.

Khusus bagi Indonesia, AS tengah melakukan peninjauan ulang fasilitas keringanan bea impor terhadap sedikitnya 124 barang yang tertuang dalam skema Generalized System of Preferences (GSP). Trump menganggap, Indonesia merupakan salah satu negara penyebab defisit neraca dagang AS. Pencabutan fasilitas GSP membuat RI harus membayar bea masuk sekitar US$1,8 miliar per tahun atau setara Rp25,2 triliun (kurs Rp14.000/US$). Situasi ini dapat memperkeruh kinerja ekspor nasional setelah sebelumnya mendapat tekanan dari kebijakan proteksionis Uni Eropa dan Asia Selatan melalui kampanye negatif serta tarif tinggi pada komoditas kelapa sawit asal Indonesia.