Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya di Myanmar kembali mencuat. Setelah status  dan  hak  kewarganegaraan etnis  Rohingya  menjadi  polemik berkepanjangan dalam politik domestik Myanmar,  militer  Myanmar  diduga telah melakukan tindakan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM tersebut mencakup pemerkosaan, pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran terhadap etnis Rohingya dari wilayah Rakhine.

Human Rights Watch menyebutkan bahwa pemerintah Myanmar diduga telah melakukan usaha pembersihan etnis terhadap etnis Rohingya. Laporan dari satelit juga menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar membakar 1.250 rumah di lima desa tempat etnis Rohingya bermukim. Hingga saat ini, sekitar 500,000 etnis Rohingya mencari perlindungan ke wilayah Bangladesh dan negara sekitar Myanmar.

Pemerintah Myanmar mengklarifi-kasi bahwa tindakannya tersebut me-rupakan upaya mempertahankan kea-manan Myanmar dari pemberontakan dan semata-mata untuk memburu pem-berontak etnis Rohingya. Seperti yang dilansir oleh media internasional, penyerangan militer Myanmar ke wi-layah Rakhine dipicu oleh ketegangan antara kelompok pemberontak Roh-ingya dengan kepolisian setempat pada bulan Oktober 2016 lalu.

Pemerintah Myanmar dan Aung San Suu Kyi mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Seba-gai penerima nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi menerima kecaman dari rekan-rekan sesama penerima nobel se-perti Malala Yousafzai, Shirin Ebadi, dan Desmond Tutu atas sikap bun-gkamnya. Hingga saat ini belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh pi-hak internasional untuk menangani krisis kemanusiaan di Myanmar. PBB melalui UNHCR meminta agar negara tetangga di sekitar Myanmar membu-ka perbatasannya bagi etnis Rohingya. Titik cerah juga muncul setelah Dewan Keamanan PBB menyatakan akan se-gera bertemu membahas krisis yang ter-jadi. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Malaysia, dan Indo-nesia memilih untuk bertindak sendi-ri-sendiri.

Bantuan Indonesia atas krisis kemanusiaan di Myanmar diberikan tidak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh organisasi masyarakat dan perseorangan. Melalui jalur diplomasi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pertengahan September lalu juga menemui Aung San Suu Kyi untuk membahas krisis yang kian memburuk di wilayah Rakhine tersebut.