Masyarakat muslim-Turki, etnis Uighur kembali menghadapi diskriminasi. Pada Agustus 2018, UN Human Rights Committee menerima sebuah bukti dan laporan bahwa Tiongkok kembali menahan paksa dan mengintai jutaan warga Uighur dalam sebuah kamp buruh di Provinsi Xinjiang.

Menurut data dari Washington Post, sebanyak 1,1 juta warga atau 11,5 persen populasi Uighur di Xinjiang yang berumur 20 hingga 79 tahun ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari salah satu warga Uighur yang dilepaskan tahun 2015, Ablet Tursun Tohti, mengatakan bahwa para tahanan dipaksa untuk mempelajari hukum dan menyanyikan lagu kebangsaan. Jika menolak, maka hukuman keras akan diberikan. Perwakilan resmi Tiongkok pada pertemuan PBB, Hu Lianhe menyangkal adanya kamp tersebut, tetapi menyebutnya sebagai fasilitas untuk mengedukasi kembali warga Uighur dan mencegah gerakan ekstrimis ataupun separatis yang kerap kali terjadi.

Pada Oktober 2018, administrasi Tiongkok mengatakan bahwa fasilitas tersebut adalah sekolah kejuruan yang terbukti efektif untuk menghindari terorisme dimana pelajaran bahasa, budaya, dan sejarah negara diberikan beserta dengan nutrisi yang dibutuhkan. Namun, banyak negara dan media meragukan pernyataan ini mengingat adanya larangan masuk bagi media massa di Xinjiang, sehingga informasi utuh tak mudah didapatkan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi kunjungan tidak resmi bbc.com dan gambar satelit, diketahui bahwa terdapat 44 bangunan dengan tingkat keamanan tinggi serta polisi yang berjaga ketat, diduga bangunan itu adalah adalah kamp penahanan Uighur.

Selain dari PBB, perlakuan Tiongkok kepada komunitas Uighur juga menuai kritik keras dari negara lainnya, terutama negara-negara Barat. Kongres AS telah mendorong Trump untuk memberi sanksi kepada Chen, pemimpin di Xinjiang. PM Inggris Theresa May juga sudah menyampaikan keprihatinannya kepada warga Uighur saat berkunjung ke Tiongkok tahun lalu. Bahkan UN Human Rights Chief, Michelle Bachelet sudah meminta akses ke Xinjiang untuk melakukan pengawasan langsung. Namun upaya-upaya tersebut berakhir nihil dengan kecaman dari administrasi Beijing. (fma)