Amerika Serikat baru saja menghadapi polemik penutupan pemerintahan yang terlama sepanjang sejarah. Penutupan pemerintahan yang berlangsung selama 35 hari ini disebabkan oleh macetnya negosiasi antara anggota kongres AS dengan Presiden Donald Trump mengenai rencana anggaran untuk membangun tembok pembatas di sepanjang wilayah perbatasan AS-Meksiko. Legislasi di AS melarang badan pemerintah federal untuk beroperasi secara penuh sebelum rencana anggaran badan pemerintah tersebut disahkan oleh kongres. Akibatnya, sembilan departemen eksekutif beserta dengan 800.000 karyawannya harus diberhentikan hingga kongres berhasil memutuskan proposal anggaran pembangunan tembok di perbatasan Meksiko tersebut.

Wacana pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko itu merupakan salah satu janji Presiden Trump saat melakukan kampanye untuk pemilu presiden 2017 lalu. Awalnya, pembangunan tembok ini akan dibebankan kepada Meksiko. Namun, setelah pemerintah Meksiko menolak permintaan Trump tersebut, Presiden ke-45 AS ini akhirnya mengajukan anggaran sebesar 5.7 milliar dolar AS untuk dimasukkan ke dalam rencana anggaran keamanan nasional 2019.

Proposal ini menjadi perdebatan publik yang berkepanjangan mengingat pembangunan tembok di Meksiko ini juga berkaitan dengan aturan-aturan imigrasi AS yang semakin ketat di wilayah tersebut, yang seringkali dianggap tidak berprikemanusiaan oleh pihak oposisi.  Setelah perdebatan yang alot, Partai Demokrat yang pada Januari 2019 mendominasi kursi di parlemen AS akhirnya bersepakat dengan Presiden Trump sekaligus menandatangani legislasi mendanai pemerintahan tanpa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan hingga 15 Februari 2019.

Namun polemik ini nampaknya belum mencapai titik temu. Meski 15 Februari 2019 sore hari Trump menandatangani legislasi untuk mendanai pemerintahan hingga September 2019, Trump masih bersikeras untuk tetap membangun tembok di perbatasan. Presiden Trump baru saja mendeklarasikan status Darurat Nasional yang memberikan presiden kewenangan untuk mengakses dana federal yang dialokasikan untuk “proyek-proyek non-krusial.” Hal ini dilakukan Trump agar tetap mendapatkan dana mencukupi untuk membangun tembok perbatasan tersebut. (dpp)

Amerika Serikat baru saja menghadapi polemik penutupan pemerintahan yang terlama sepanjang sejarah. Penutupan pemerintahan yang berlangsung selama 35 hari ini disebabkan oleh macetnya negosiasi antara anggota kongres AS dengan Presiden Donald Trump mengenai rencana anggaran untuk membangun tembok pembatas di sepanjang wilayah perbatasan AS-Meksiko. Legislasi di AS melarang badan pemerintah federal untuk beroperasi secara penuh sebelum rencana anggaran badan pemerintah tersebut disahkan oleh kongres. Akibatnya, sembilan departemen eksekutif beserta dengan 800.000 karyawannya harus diberhentikan hingga kongres berhasil memutuskan proposal anggaran pembangunan tembok di perbatasan Meksiko tersebut.

Wacana pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko itu merupakan salah satu janji Presiden Trump saat melakukan kampanye untuk pemilu presiden 2017 lalu. Awalnya, pembangunan tembok ini akan dibebankan kepada Meksiko. Namun, setelah pemerintah Meksiko menolak permintaan Trump tersebut, Presiden ke-45 AS ini akhirnya mengajukan anggaran sebesar 5.7 milliar dolar AS untuk dimasukkan ke dalam rencana anggaran keamanan nasional 2019.

Proposal ini menjadi perdebatan publik yang berkepanjangan mengingat pembangunan tembok di Meksiko ini juga berkaitan dengan aturan-aturan imigrasi AS yang semakin ketat di wilayah tersebut, yang seringkali dianggap tidak berprikemanusiaan oleh pihak oposisi.  Setelah perdebatan yang alot, Partai Demokrat yang pada Januari 2019 mendominasi kursi di parlemen AS akhirnya bersepakat dengan Presiden Trump sekaligus menandatangani legislasi mendanai pemerintahan tanpa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan hingga 15 Februari 2019.

Namun polemik ini nampaknya belum mencapai titik temu. Meski 15 Februari 2019 sore hari Trump menandatangani legislasi untuk mendanai pemerintahan hingga September 2019, Trump masih bersikeras untuk tetap membangun tembok di perbatasan. Presiden Trump baru saja mendeklarasikan status Darurat Nasional yang memberikan presiden kewenangan untuk mengakses dana federal yang dialokasikan untuk “proyek-proyek non-krusial.” Hal ini dilakukan Trump agar tetap mendapatkan dana mencukupi untuk membangun tembok perbatasan tersebut. (dpp)